ZONAMERAHNEWS.NET, Malang – Dari awal program MBG diultimatum kan oleh Presiden, saya menganggap ini program mulia dan inklusif bagi rakyat. Memberi makan anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan jelas bukan gagasan yang pantas dicemooh. Tetapi niat baik tidak otomatis melahirkan sistem yang baik. Program bisa terdengar indah di podium, lengkap dengan tepuk tangan dan wajah pejabat yang tampak seperti sedang menyelamatkan peradaban. Namun begitu turun ke lapangan, ia harus berhadapan dengan beras, telur, ayam, minyak, dapur, kendaraan, bakteri, vendor, kuitansi, dan manusia-manusia yang kadang lebih lapar terhadap anggaran daripada terhadap makanan bergizi.
Dari kacamata manajemen operasional, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan catering raksasa negara. Maka ia harus tunduk pada capacity planning, yaitu perencanaan kapasitas. Pertanyaannya sederhana dan kejam. Sanggupkah sistem ini melayani jutaan penerima setiap hari dengan mutu yang konsisten? Berapa dapur yang benar-benar layak? Berapa tenaga masak yang terlatih? Berapa ahli gizi yang mengawasi? Berapa lama makanan aman sebelum berubah dari santapan bergizi menjadi ancaman biologis? Nasi tidak matang karena pidato. Ayam tidak steril karena konferensi pers. Logistik tidak efisien hanya karena pejabat tersenyum sambil memegang kotak makan.
MBG juga menuntut supply chain management, yaitu manajemen rantai pasok. Makanan tidak turun dari langit birokrasi. Ia bergerak dari pemasok, gudang, dapur, kendaraan, sekolah, lalu masuk ke tubuh anak-anak. Jika satu titik busuk, seluruh rantai ikut tercemar. Jika vendor dipilih karena kedekatan, bukan kemampuan, jika bahan pangan dibeli karena margin, bukan kualitas, jika dapur diperbanyak demi target politik, bukan kesiapan operasional, maka rantai gizi berubah menjadi rantai rente. Di atas kertas namanya makan bergizi. Di lapangan, ia bisa menjadi ekosistem baru bagi predator anggaran yang menyamar sebagai pelayan rakyat.
Lalu ada quality control, pengendalian mutu. Ini bagian yang sering membosankan bagi telinga politik, tetapi menentukan hidup-matinya program. Dalam pabrik, barang cacat bisa ditarik. Dalam program makanan, makanan cacat sudah keburu masuk ke perut anak-anak sebelum pejabat sempat berkata, “kami akan evaluasi.” Makanan bergizi tidak lahir dari kata “bergizi” yang ditempel di nama program. Ia lahir dari sanitasi, suhu penyimpanan, ketepatan distribusi, standar nutrisi, dan pengawasan yang tidak tidur. Tanpa kontrol mutu, MBG hanyalah optimisme yang dibungkus kotak makan.
Dugaan korupsi dalam tata kelola BGN membuat persoalan ini semakin telanjang. Dalam bahasa manajemen operasional, itu bukan sekadar skandal hukum, melainkan kegagalan procurement management dan internal control. Pengadaan seharusnya memastikan setiap rupiah membeli sesuatu yang mendukung proses inti, yaitu makanan aman, bergizi, dan tepat waktu. Jika pengadaan dibelokkan oleh vendor titipan, mark-up, konflik kepentingan, atau belanja yang tidak relevan, maka itu adalah sabotase operasional. Negara ingin memberi makan anak-anak, tetapi sistem yang bocor justru memberi makan mereka yang paling fasih memakai kata “pengabdian’.
Maka MBG harus dibaca sebagai persoalan operational risk management, manajemen risiko operasional. Risikonya bukan hanya makanan telat atau menu tidak disukai. Risikonya adalah dapur abal-abal, bahan buruk, anggaran bocor, anak keracunan, dan kepercayaan publik yang rontok pelan-pelan. Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Itu tuduhan malas dari pikiran yang mengira semua kritik adalah permusuhan. Justru karena tujuannya penting, MBG tidak boleh dikelola seperti agama kebijakan, cukup percaya, jangan bertanya, lalu serahkan semuanya kepada imam birokrasi. Dalam manajemen operasional, niat baik tanpa sistem bukan kebijakan. Ia delusi. Dan delusi paling berbahaya adalah ketika negara percaya bahwa nama indah pada sebuah program sudah cukup untuk membuat kenyataan ikut patuh.
