ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Kemacetan panjang yang terus berulang di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini menjadi sorotan tajam. Kondisi kronis ini dinilai telah menjadi persoalan serius yang merugikan masyarakat, sopir angkutan, hingga menghambat urat nadi distribusi logistik antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) KSB, Abu Bakar Sechan, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh lagi dianggap sebagai angin lalu. Menurutnya, harus ada langkah konkret dan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan agar masalah ini tidak menjadi “penyakit tahunan” yang dibiarkan tanpa solusi.
Abu Bakar mengungkapkan, Organda KSB sebenarnya telah berupaya melayangkan koordinasi dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Poto Tano serta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada titik terang atau solusi nyata yang mampu mengurai antrian panjang kendaraan yang kerap mengular di kawasan pelabuhan.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini terus berulang. Masyarakat, sopir angkutan, dan dunia usaha menjadi pihak yang paling dirugikan. Waktu, biaya operasional, dan aktivitas ekonomi terhambat akibat kemacetan yang berkepanjangan,” ujar Abu Bakar Sechan dalam keterangan persnya, Rabu (1/7/2026).
Melihat dampak kerugian ekonomi yang kian meluas, DPC Organda KSB mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, DPRD KSB, Pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh instansi berwenang untuk segera duduk bersama. Sinergi lintas sektoral ini diperlukan untuk merumuskan langkah taktis yang terukur dan dapat langsung diterapkan di lapangan.
Selain koordinasi internal pemerintah, Organda juga membidik manajemen pelayanan pelabuhan. Mereka meminta PT ASDP Indonesia Ferry bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan manajemen antrean, baik di Pelabuhan Poto Tano maupun Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur yang menjadi gerbang pasangannya.
“Kami berharap Gubernur NTB, DPRD Provinsi NTB, DPRD KSB, Pemkab KSB, serta seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lambannya koordinasi antarinstansi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Abu Bakar mengingatkan bahwa jika kemacetan ini terus dibiarkan berulang tanpa ada tindakan nyata, taruhannya adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan transportasi penyeberangan di NTB.
Meskipun begitu, Organda KSB menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Namun, komitmen tersebut harus dibarengi dengan keseriusan yang sama dari pihak regulator dan operator dalam menyelesaikan sengkarut transportasi yang sudah berlangsung cukup lama ini.
