(Foto: Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Benete)
ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – NTB – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Sumbawa Barat menyebutkan dugaan terlibatnya oknum pejabat tinggi dalam aktivitas bongkar muat Batu Bara di Pelabuhan Benete, Kecamatan Maluk.
“Kami menduga ada oknum pejabat tinggi dari partai tertentu yang ikut dalam aktivitas operasional bongkar muat Batu Bara di pelabuhan Benete,” kata Jumadi, Sekjen LSM Pemerhati Sumbawa Barat, kepada awak media, Senin, (25/4/22).
Jumadi menyampaikan, keterlibatan oknum pejabat tersebut dinilai sangat mencederai tupoksinya. Dan dirinya meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk segera mengecek dan menindak tegas apabila oknum tersebut terbukti terlibat dalam aktivitas operasional bongkar muat Batu Bara.
Selain keterlibatan oknum pejabat tinggi, Jumadi menduga ada kerugian Negara, karena acuan perhitungan kerugian negara jika dilihat dari kontrak pertama PT. Elang dengan PT. Adhi Guna, tracking Batu Bara dari pelabuhan Badas Kabupaten Sumbawa ke lokasi PLTU Sumbawa barat dengan jarak tempuh ratusan kilometer dinilai kontraknya di samakan dengan kontrak bongkar muat dan tracking di pelabuhan Benete Sumbawa barat yang jarak tempuhnya hanya kurang dari 60 KM.
“Kita minta segera diusut tuntas. Karena sudah pasti kerugian negara itu dilihat di adendum dari pelabuhan Badas Sumbawa ke pelabuhan Benete Sumbawa Barat, selanjutnya dengan acuan jarak tempuh yg jauh berbeda,” bebernya.
Tidak sampai disitu, Jumadi juga membeberkan, bahwa penguasaan bisnis bongkar muat dan transportasi hingga keagenan Batu Bara diduga dikuasai pemodal non pribumi. Maka dirinya mendesak PT Elang Indo Perkasa segera menyetop operasional bongkar muat Batu Bara yang ada di wilayah Benete.
Ia juga mensinyalir hal tersebut dikarenakan ditubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum sepenuhnya diseriusi. Bayangkan, pengusaha lokal yang memiliki izin yang sama justru tidak diberi akses oleh PT. Adiguna Putra, anak perusahaan PLN Pusat.
“Kita minta operasional bongkar muat Batu Bara di stop. Ini monopoli. Bahkan, PT Adiguna sendiri malah memberi penguasaan bongkar muat, keagenan dan tracking atau angkutan batu bara ke perusahaan non pribumi tersebut tanpa tender yang terbuka,” paparnya.
Selain itu, LSM Pemerhati KSB tersebut mendukung penuh pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mendesak KPK dan Mabes Polri mengusut mafia di pelabuhan bongkar muat.
Ia menyebut data sementara ada indikasi keterlibatan pejabat yang ikut menjalankan bisnis bongkar muat. Data ini bahkan beberapa waktu lalu ditemukan di Labuhan Badas dan Benete Pulau Sumbawa.
“Praktik rekayasa atau penunjukkan perusahaan terkesan tertutup termasuk, pengadaan batu bara hingga bongkar muat dan transportasi oleh PLTU di pelabuhan Benete yang dilaksanakan PT. Adiguna BUMN, melanggar Good Corporate Governance (GCG) atau standar SOP yang didalam tubuh BUMN. Monopoli dan rekayasa serta inefisiensi perusahaan yang menguntungkan pemodal tertentu saja sama saja dengan skandal,” sebutnya.
Sehingga, lanjutnya, dalam waktu dekat dirinya bersama pengusaha lokal lainnya, akan bersurat kepada KPK di Jakarta berdasarkan data-data yang dimiliki serta document yang terbaru bahwa, PT. Elang Indo Perkasa diketahui masa kontrak dengan PT. Adi Guna akan berakhir pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Namun, disinyalir telah diperpanjang lagi pada bulan Maret 2022 untuk kegiatan bongkar muat, itupun tanpa melalui proses tender.
“Seharusnya proses tender dimulai pada bulan Mei serta dibuka secara transparan. Tapi kenyataannya, pada bulan Maret lalu PT Adi Guna melakukan perpanjangan kontrak terhadap PT Elang Indo Perkasa tanpa melalui proses tender. Ini tentu sangat melukai perasaan perusahaan lokal,” urainya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa monopoli akses kontrak bongkar muat, termasuk keagenan dan transportasi Batu Bara milik PLTU di pelabuhan Benete terkesan dikuasai oleh PT. Elang Indo Perkasa sebagai perusahaan tunggal.
“Permainan ini sangat jelas, bahkan kami pengusaha lokal hanya diberikan angin segar dan PHP saja. Jika masalah ini tidak digubris, maka jangan salahkan kami jika pelabuhan bongkar muat Benete dan PLTU Kertasari akan kami boikot,” tegasnya
Sementara, dihubungi terpisah pihak perusahaan PT Adiguna ataupun PT Elang Indo Perkasa belum memberikan keterangan apapun bahkan, di hubungi pihak aplikasi Whatsapp pihak perusahaan masih centang satu. Namun awak media ini akan terus berusaha menghubungi kembali, hingga berita ini dipublish. (ZMN.Yan)
