ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan laporan pokok-pokok pikiran (Pokir) tahun 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Rabu (8/4/2026).
Dokumen tersebut diserahkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Penyampaian dokumen ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menjelaskan bahwa Pokir disusun berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Usulan tersebut diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi arah dan masukan strategis agar pembangunan daerah mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” ujar Kahar.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk memastikan aspirasi warga terakomodasi dalam struktur anggaran. Sejumlah isu mendesak turut diidentifikasi, di antaranya penanganan titik rawan longsor, pengerukan sedimentasi sungai, perbaikan infrastruktur jalan, serta penambahan penerangan jalan umum.
“Peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata dan jalan penghubung antarwilayah di Kecamatan Brang Ene, Seteluk, dan Sekongkang,” katanya.
Selain itu, penyediaan sarana pendukung berupa irigasi, sumur bor, dan jalan usaha tani bagi kelompok masyarakat. Program rumah layak huni, dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, penanganan kendala pasokan gas LPG, serta penyediaan fasilitas olahraga pemuda. Dan terakhir, penanganan penyakit menular, dukungan biaya pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di wilayah lingkar tambang.
“DPRD KSB berharap seluruh poin aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor demi kepentingan masyarakat luas,”tandasnya. (**)
