ZONAMERAHNEWS.NET, Mataram – Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, mendesak PT Amar Jaya Perkasa (AJP) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menyelesaikan tunggakan pembayaran material dan operasional proyek preservasi jalan ruas Long Segmen Lunyuk–Lenangguar.
Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp19 miliar lebih tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun anggaran berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek ini sempat mengalami beberapa kali adendum dalam proses pengerjaannya.
Salah seorang perwakilan supplier, Aditia, menyatakan kekecewaannya atas lambannya penyelesaian kewajiban pembayaran dari pihak kontraktor pelaksana. Ia menyebut para supplier telah mengeluarkan modal besar untuk menunjang kelancaran pekerjaan di lapangan.
“Kami sudah berusaha menjadi mitra yang mendukung kelancaran proyek, tetapi pembayaran hak kami belum jelas hingga kini,” ujar Aditia, Sabtu (12/9/2026).
Aditia juga menyinggung adanya tawaran paket pekerjaan penunjukan langsung (PL) yang sebelumnya sempat dibahas sebagai solusi alternatif penyelesaian tunggakan, namun realisasinya dinilai masih belum jelas. Menurutnya, kondisi ini memicu tekanan finansial bagi para supplier yang sebagian besar menggunakan modal pribadi, bahkan hingga harus menjaminkan aset demi kelancaran operasional proyek.
Keluhan senada disampaikan oleh Herman, supplier yang memasok bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan alat berat di proyek tersebut. Ia mengaku mengalami tekanan psikologis akibat desakan penagihan dari pihak penyedia BBM.
“Saya didatangi dan dihubungi terus oleh pihak penyuplai BBM. Saya minta tanggung jawab PT AJP agar segera menyelesaikan pembayaran ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat bawah,” ungkap Herman.
Para supplier sebelumnya telah mengadukan persoalan ini ke kantor Inspektorat Provinsi NTB untuk mencari fasilitasi penyelesaian. Inspektur Inspektorat NTB, Dr. Budi Herman, S.H., M.H., saat dikonfirmasi sebelumnya menyatakan pihak pengawas internal pemerintah akan membantu memediasi permasalahan antara supplier dan pihak rekanan.
Kendati demikian, para supplier berharap ada tindak lanjut yang lebih nyata dan tenggat waktu yang jelas dari instansi berwenang agar hak-hak mereka dapat segera terbayarkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT AJP melalui Direktur Cabang, Hendra Dinata, belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait tuntutan para supplier maupun kejelasan jadwal pelunasan tunggakan tersebut.
Para supplier memperingatkan bahwa apabila tidak ada penyelesaian atau itikad baik dalam waktu dekat, mereka berencana mendatangi kembali lokasi proyek untuk menuntut kejelasan hak-hak finansial mereka secara langsung.
