ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST memaparkan kunci sukses penurunan angka Stunting di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) karena keberpihakan anggaran dan inovasi nyata pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan.
“Setiap tahun KSB berhasil menurunkan angka stunting. Kerja kolaboratif di lapangan menjadikan Sumbawa Barat sebagai salah satu daerah terbaik menekan stunting. Ini bisa dilihat dari angka tahunan yang ditunjukkan Sumbawa Barat. Tahun 2020 angka stunting KSB menyentuh angka 33,40 persen, setahun kemudian tepatnya di tahun 2021 turun menjadi 24,6 persen. Tahun 2022 turun lagi menjadi 13,19 persen. Untuk 2023 KSB memasang target pada 6,43 persen sehingga pada tahun 2024 tersisa 4 persen,’’ kata Fud Syaifuddin saat menjadi narasumber kegiatan workshop yang digelar BKKBN Provinsi NTB di Mataram, Rabu (22/2/2023).
Untuk merealisasikan target tersebut, Fud Syaifuddin memaparkan, tahun 2023 ini Pemda Sumbawa Barat telah membantu 228 posyandu gotong royong. Di KSB, posyandu tidak hanya dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan bayi, posyandu gotong royong KSB mencakup semua lingkup dan bidang kebutuhan masyarakat.
“Bentuk komitmen pemerintah menurunkan angka stunting KSB tentunya dengan keberpihakan anggaran. Kami sudah mengalokasikan dana Rp. 114 Miliar melalui APBD Sumbawa Barat, di atas 10 persen dari total APBD tahun ini,’’ ungkapnya.
Selain itu, Fud Syaifuddin juga menjelaskan beberapa hal yang sudah dilakukan Pemda Sumbawa Barat dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah menekan stunting.
“Praktek baik yang dilakukan pada periode pertama tahun 2016 adalah menyediakan jamban bagi masyarakat. Program ini dikenal dengan jambanisasi bagi masyarakat yang belum memiliki jamban. Dan penyediaan jamban menjadi penting untuk memastikan kesehatan masyarakat dan lingkungan,” paparnya.
Dilanjutkanya, di Sumbawa Barat, penanganan stunting dilakukan secara gotong royong. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) menjadi instrumen utama. Semua program pembangunan pemerintah dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan semua unsur.
“Semua unsur kita libatkan seperti, ASN, anggota TNI/Polri, masyarakat juga kita libatkan bersama. Gotong royong bukan hanya di bidang pembangunan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya juga termasuk disitu,’’ tukasnya. (Adv.KominfoKSB)
