ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Penjelasan Bupati Sumbawa Barat tentang rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2023 mendapat tanggapan dari beberapa fraksi di DPRD.
Pada umumnya, seluruh fraksi di DPRD KSB memberikan apresiasi yang luar biasa pada pemerintah atas peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) pada anggaran perubahan yang telah diukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penganggaran.
Namun juga, beberapa fraksi pada kesempatan tersebut juga melontarkan kritikan terkait dengan beberapa isu strategis seperti keseriusan Pemda soal dunia pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka kemiskinan setiap tahunnya.
Selain itu, dari fraksi PDIP menyoroti pendistribusian gas 3 Kg yang dinilai masih carut marut. Fraksi PDIP juga mengkritik pemda agar tidak bergantung dari transfer pusat. PAD menurut PDIP adalah cerminan dari kemandirian suatu daerah.
Selanjutnya, masukan juga datang dari Fraksi Restorasi Pembangunan Amanat Bintang Keadilan (F-RPABK). F-RPABK meminta pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan pajak dan retribusi daerah. F-RPABK memberikan solusi untuk memaksimal pajak dan retribusi daerah, diantaranya adalah meningkatkan sistem pelayanan pajak. (ZMN.Yan)
