ZONAMERAHNEWS.NET, Mataram – Sejumlah warga Sumbawa Barat menegaskan siap mengamankan Pendopo Gubernur NTB terkait ancaman penyegelan yang dilakukan oknum kontraktor.
“Itu fasilitas publik. Pendopo tidak boleh disegel oknum tertentu hanya untuk kepentingan pribadi. Kami masyarakat juga berkepentingan bertamu dan mengadu ke Gubernur. Apalagi Gubernur tidak urus kontraktor saja,” kata, Bulyadi H Bahktiar alias Bory, di Taliwang, Minggu (7/5).
Bulyadi yang juga aktifis dan tokoh pemuda di Sumbawa Barat keberatan jika ada pihak tertentu yang secara memaksa melakukan langkah melawan hukum. Apalagi, menurutnya, tidak ada kewenangan oknum tertentu melakukan menyegalan kecuali lembaga negara yang berwenang.
Ia menilai, aksi penyegelan serta issue yang menyebut pemerintah Provinsi gagal bayar hutang itu, sangat politis. Sebab, secara kelembagaan Pemprov telah menjawab bahwa pembayaran pekerjaan kepada rekanan pemerintah akan diselesaikan hingga Juni 2023.
“Itukan sudah ada komitmen dari Gubernur dan jajaran, bahwa masalah pembayaran yang tertunda akan diselesaikan secepatnya. Udah jelas. Apalagi masalah penundaan ini akibat perubahan struktur anggaran dari Kementerian Keuangan (Menkeu) hingga berimbas ke daerah. NTB bukan satu satunya yang proyek rekanan pemerintah yang pembayarannya ditunda,” terangnya.
Fikri Insani, tokoh pemuda Sumbawa Barat lainnya juga mendesak fraksi DPRD NTB untuk menegur anggotanya yang bermain bisnis Pokir. Agar tidak ada lagi provokasi kepada mitra rekanan yang mengkambing hitamkan pemerintah provinsi.
“Ini terlalu politis. Jangan jangan oknum kontraktor yang mau menyegel kantor dan mobil dinas Gubernur, suruan oknum anggota DPRD asal partai tertentu. Jika kontraktor merangkap kader partai memainkan issue ini secara subyektif, maka kita warga KSB juga bisa duduki gedung Udayana, untuk meminta DPRD bersihkan oknum anggotanya yang bermain dalam bisnis gelap Pokir,”ujarnya, Fikri.
Fikri juga menyebut, sebagai warga Sumbawa Barat, ia siap mengamankan Pendopo Gubernur dari ancaman penyegelan tersebut. Sebab, pendopo gubernur dijadikan warga sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat lainnya. (ZMN.Yan)
