ZONAMERAHNEWS.NET, Mataram | NTB – Launching Sakip Provinsi kategori A dan Sakip Kabupaten/Kota Kategori BB berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa, (19/03/2022), pukul 09.00 Wita.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bupati/Walikota se-Provinsi NTB dan jajaran Dinas Pemprov NTB.
Dalam laporannya Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Dr. Nursalim menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi, implementasi penerapan, Permen 89 2921, dalam rangka memantapkan komitmen, dan implementasi kinerja yang berorientasi pada hasil, guna kemanfaatan dalam pembangunan.
“Saya berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan energi yang positif dalam menyiapkan program kerja berkualitas dari sejak perencanaan hingga evaluasi,” singkatnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan-RB, Prof. Erlan Agus Purwanto dalam kesempatan memberikan sambutan sekaligus memaparkan materi, mengupas tentang pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dirinya juga sangat mengapresiasi Pemprov NTB yang telah bertekad meluncurkan komitmen menuju SAKIP kategori sakip A untuk Provinsi dan BB untuk Kabupaten/Kota. SAKIP sangat penting, ibarat satu mata uang dengan visi reformasi birokrasi yang merupakan satu bagian utuh. Perlu ada upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Birokrasi seperti apa yang bisa membantu untuk mencapai visi dan misinya.
“Negara-negara maju telah menerapkan sistem birokrasi bersih dan akuntabel, dengan pelayanan prima. Maka kita belajar dari negara disekitar kita seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lainnya, mereka memiliki birokrasi yang ideal dengan menerapkan SAKIP,” ujar Prof. Erlan sapaan akrabnya.
Dilanjutkan Prof. Erlan, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, diakui memang bahwa sistem Indonesia belum ideal seperti negara-negara maju tersebut. Oleh karenanya SAKIP penting untuk memberikan jaminan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan APBN.
“Setiap apa yang kita rencanakan harus berorientasi pada hasil. Karena apa yang kita kerjakan harus memberikan kepada kesejahteraan masyarakat. Setiap apa yang kita anggarkan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. SAKIP memberikan tool bagi pemerintah untuk mencapai visi dan misi. Di negara lain sudah terbukti mampu membantu negara tersebut menjadi negara yang berhasil, seperti contohnya Inggris, Amerika dan negara maju lainnya,” pungkas Prof. Erlan.
Senada dengan itu, Prof. Agus menyampaikan, bahwa Indonesia dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak dan anggaran yang semakin terbatas.
“Anggaran harus digunakan sebaiknya dengan orientasi anggaran berbasis kinerja. Kita harus starting from the end. Tentukan tujuannya dulu, baru anggaran, bukan sebaliknya. Perlu kita ciptakan sinergi, Bupati hingga implementasi di tingkat OPD harus berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan. Permasalahan kita hindari pemborosan anggaran, dan jangan sampai ada tumpang tindih anggaran,” terang erang Prof. Agus
Dalam kesempatan tersebut, Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili diminta untuk menandatangani komitmen pencapaian SAKIP kategori A untuk Provinsi dan kategori BB untuk Kabupaten/Kota. Bupati Sumbawa Barat bersama Bupati/Walikota dan pejabat yang mewakili menandatangani komitmen tersebut yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II. (ZMN.Yan)
