ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 melalui konsultasi rencana kerja anggaran. Langkah antisipatif ini ditempuh agar legislatif dan eksekutif memiliki waktu lebih longgar dalam menata ulang postur fiskal daerah.
Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar, menjelaskan bahwa percepatan dimulai meskipun dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) belum resmi diserahkan. Kebijakan tersebut diambil untuk menghindari penumpukan jadwal dan memastikan kualitas pengawasan anggaran tetap terjaga.
“Mei kami mulai pembahasan lebih awal meski dokumen LPP belum masuk. Langkah ini agar pemerintah dan DPRD tidak kewalahan dengan waktu sehingga pembahasan APBD bisa selesai lebih cepat,” ujar Kaharuddin.
Kebijakan ini difokuskan untuk menyelesaikan penyesuaian regulasi belanja wajib (mandatory spending) yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah rasio belanja pegawai KSB yang saat ini masih berada di angka 41,14 persen, jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Selain belanja pegawai, DPRD juga mendorong optimalisasi alokasi anggaran infrastruktur yang baru menyentuh angka 33,95 persen. Legislatif menargetkan porsi infrastruktur dapat didorong mendekati ambang batas 40 persen melalui momentum APBD Perubahan 2026.
Untuk mencapai target tersebut, DPRD KSB mengagendakan koordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah lintas lembaga ini dinilai strategis guna mengkaji setiap pos anggaran secara komprehensif tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas publik.
“Kami akan duduk bersama TAPD lebih awal agar setiap komponen anggaran bisa dikaji secara cermat dan menyeluruh,” tambahnya.
Proyeksi pagu anggaran KSB tahun ini diperkirakan tetap kompetitif dan bertahan di kisaran Rp2 triliun. Kapasitas fiskal tersebut diyakini memadai untuk menyeimbangkan kembali komposisi belanja pegawai dan belanja modal sektor infrastruktur sesuai koridor regulasi nasional.
DPRD berharap seluruh rangkaian proses legislasi anggaran tahun ini dapat rampung lebih cepat dari jadwal rutin, serta berjalan transparan dan berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat KSB. (**)
