ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Merliza, S. Sos.I,M.M menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati beserta jajaran yang telah menyiapkan jawaban atas berbagai pandangan, pertanyaan, serta catatan strategis dari Fraksi-fraksi DPRD KSB.
“Kami berharap jawaban yang akan disampaikan nanti dapat memberikan penjelasan yang komprehensif, sehingga memperkuat semangat sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2026,” kata Merlisa kepada awak media ini, Kamis (18/9/2025).
Untuk itu, Merlisa mengajak kepada semua pihak untuk terus mengedepankan semangat kebersamaan, membangun komunikasi yang konstruktif, dan menjaga keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, demi mewujudkan KSB yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Pada rapat paripurna sebelumnya, Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pemandangan umum yang memuat kritik, saran, masukan, dan harapan terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2026. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan wujud pelaksanaan fungsi DPRD dalam membahas dan mengawal kebijakan anggaran daerah.
“Kami menyadari bahwa pemandangan umum Fraksi-Fraksi tersebut lahir dari semangat kebersamaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang kita cintai ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanifah Musyafirin, S. PT., MM. Inov menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD KSB tentang rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
Adapun catatan fraksi-fraksi DPRD KSB, sebagaimana telah dituangkan dalam pemandangan umum fraksi yakni, fraksi partai PDI-P, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi partai Golkar mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah yang berbasis pariwisata, UMKM, pertambangan dan sektor unggulan lainnya, serta memperluas basis data objek pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi, pengawasan agar potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan serta pengawasan terhadap penerimaan pendapatan dapat dimaksimalkan.
Terhadap saran ini sangat baik untuk dikaji bersama dan dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait, terutama Bapenda selaku pengelola pendapatan daerah, untuk digitalisasi pajak dan retribusi, hingga saat ini telah tersedia aplikasi simtax dan e-retribusi sebagai penatausahaan pajak dan retribusi yang menerapkan penatausahaan pajak dan retribusi yang menerapkan pembayaran secara cashless (non tunai) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi.
Mengenai pentingnya optimalisasi pengelolaan potensi PAD di sektor pariwisata, umkm, pertanian, dan kelautan, pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. (**)
