ZONAMERAHNEWS.NET, Sumbawa Barat – Legislator dari Partai Amanat Nasional, Iwan Irawan angkat suara soal polemik pengadaan beras ASN di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ia menilai proses pengadaan beras ASN itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya.
“Saya menyampaikan aspirasi ASN. Ini merupakan bagian dari memperjuangkan hak ASN. Kami minta siapapun yang memfasilitasi ini supaya beras ASN bisa disesuaikan dengan uang yang dipotong,” kata Iwan Irawan anggota DPRD KSB kepada awak media ini, Kamis (18/9/2025).
Maka dari itu, kata Iwan, ia meminta BPK untuk turun audit proses pelaksanaan beras ASN dan keuangan. Proses audit ini diminta, karena dirinya sudah mendapat keluhan dari sejumlah ASN yang disampaikan ke Komisi II DPRD KSB beberapa waktu lalu.
“Kami mendesak BPK untuk segera mengaudit semua pimpinan OPD yang menandatangani beras untuk ASN,” harapnya.
Iwan menilai, hal ini patut di audit oleh BPK agar kedepan hal yang sama tidak terulang lagi. “Kita berharap ASN menerima beras sesuai dengan haknya,” tegasnya.
Demikian pula terhadap Pemda KSB, Iwan menghimbau, kedepan pemerintah harus mengevaluasi kembali proses pengadaan beras ASN, agar pola yang sama tidak terulang kembali.
“Kita harapkan OPD bisa bekerjasama dengan penggiling lokal, agar perputaran uang bisa di KSB dan membangkitkan UMKM lokal, sebagaimana semangat Bupati sebelumnya H Musyafirin,” tandasnya. (**)
